Unpad Jalin Kerjasama Pendidikan dengan Pemkab Bogor

Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo, pada 22 Juli 2015.

PTN Badan Hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal 65 UU tersebut disebutkan, penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan kinerja oleh Menteri kepada PTN. Bentuk otonomi yang dimaksud terdiri dari PTN yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) atau PTN Badan Hukum. Unpad telah melaksanakan otonomi PK BLU sejak 15 September 2008, dan kini memperoleh mandat untuk meningkatkan otonomi menjadi PTN Badan Hukum. Kepercayaan pemerintah memberikan mandat kepada Unpad menjadi PTN Badan Hukum merupakan “buah” dari perjuangan panjang para pengelola Unpad  menjaga kualitas serta prestasi para mahasiswanya di tingkat nasional dan internasional.

Pada 16 Januari 2014, Unpad memperoleh sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi “Terakreditasi dengan Peringkat A” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Unpad kembali memperoleh peringkat akreditasi “A” dari BAN PT pada 19 Desember 2018.

Selain itu, Unpad juga tercatat sebagai perguruan tinggi negeri dengan peminat terbanyak se-Indonesia di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN) pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Rina Indiastuti menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bupati Bogor Ade Yasin di Ruang Serba Guna Gedung II Lantai 4 Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (5/3). (Foto: Dadan Triawan)*

[unpad.ac.id, 5/3/2021] Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bogor menjalin kerja sama dengan Universitas Padjadjaran terkait pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu kerja sama yang dilakukan adalah pengiriman ASN Pemkab Bogor untuk melanjutkan studi di Unpad.

Kerja sama diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Unpad dan Pemkab Bogor di Ruang Serba Guna Gedung II Lantai 4 Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (5/3).

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti dengan Bupati Bogor Ade Yasin. Sementara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan Dekan Sekolah Pascasarjana Dr.med. Setiawan, dr., dengan Kepala BKPP Kabupaten Bogor Zulkifli.Baca juga:  Daftar SNMPTN, Pilih Program Studi yang Sesuai Minat

Dalam sambutannya Ade Yasin mengatakan, sebanyak 20 ASN Pemkab Bogor akan menempuh studi di Program Magister Inovasi Regional di Sekolah Pascasarjana Unpad. Menurutnya, Pemkab Bogor memerlukan banyak inovasi dalam pengembangan daerah.

“Di kami belum ada (lulusan Magister Inovasi Regional). Karena memang kami mendorong para ASN untuk kreatif dan inovatif dalam mencari solusi dari permasalahan yang muncul di masyarakat,” kata Ade Yasin.

Inovasi, lanjut Ade, menjadi fokus pengembangan Kabupaten Bogor saat ini. Hal ini menjadi langkah lanjutan bagi Pemkab untuk menyusun strategi dan kolaborasi dengan berbagai sektor.

Setiap unit kerja di lingkungan Pemkab diwajibkan untuk menghasilkan satu inovasi. Dengan demikian, para ASN tidak hanya melakukan pekerjaan dengan cara biasa. Setiap pekerjaan didorong untuk menghasilkan inovasi.

Kerja sama pengiriman tenaga ASN ke Unpad ini juga menjadi hal baru. Ade menuturkan, biasanya ASN yang melanjutkan studi akan mendapatkan status tugas belajar. Melalui metode studi berbasis riset, para ASN bisa mengenyam pendidikan tanpa meninggalkan pekerjaan di Pemkab.Baca juga:  Tokio Marine Laksanakan Program Literasi Keuangan di Unpad

“Belajar sambil tetap bekerja, sehingga akan langsung mengimplementasikan ilmunya,” terangnya.

Ade juga berharap, kerja sama dengan Unpad tidak sebatas pada aspek pengiriman ASN. Ia mendorong Pemkab memfasilitasi program beasiswa bagi pelajar yang berminat masuk Unpad ataupun mahasiswa asal Kabupaten Bogor yang tengah menempuh studi di Unpad.

Sementara itu Rektor mengapresiasi kerja sama dengan Pemkab Bogor. Kerja sama ini merefleksikan bahwa Unpad dan Pemkab Bogor memiliki niat yang sama dalam meningkatkan kualitas SDM.

“Kualitas SDM bangsa Indonesia adalah keharusan. Kita punya potensi besar untuk wujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Rektor.

Senada dengan Ade, Rektor juga mendorong adanya kerja sama ikutan. Utamanya di bidang riset. Unpad memiliki banyak dosen dengan kepakaran yang beragam, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan inovasi dan solusi dari beragam permasalahan di Kabupaten Bogor.

“Kita punya lengkap. Apapun persoalannya, kalau dikerjakan secara komprehensif akan menghasilkan solusi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dikeluarkan akan lebih akuntabel,” kata Rektor.*